Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat
Pada hari Sabtu (3/1/2026), Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap di rumah militer Fort Tiuna. Mereka kemudian dibawa ke wilayah utara New York menggunakan kapal perang AS untuk menghadapi tuntutan hukum. Maduro dituduh terlibat dalam tindak terorisme narkoba.
Presiden AS, Donald Trump, pertama kali mengumumkan penangkapan tersebut melalui platform Truth Social. Pada konferensi persnya, Trump memuji pasukan AS dan kebijakan luar negeri pemerintahannya. Ia menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Amerika dalam waktu singkat. Trump juga menyatakan bahwa AS akan memimpin Venezuela sampai transisi yang tepat dapat terjadi, meskipun belum ada tanda-tanda langsung bahwa AS akan mengelola negara tersebut.
Respons Pemimpin Dunia terhadap Penangkapan Presiden Venezuela
Beberapa pemimpin dunia merespons berita penangkapan presiden Venezuela oleh AS dengan berbagai sikap. Berikut adalah respons dari sejumlah pemimpin:
1. Pemimpin di Amerika Latin
Para pejabat di berbagai negara di Amerika Latin dengan cepat merespons tindakan Trump terhadap Venezuela. Beberapa menyatakan dukungan, khususnya negara-negara sayap kanan. Sementara itu, negara yang dipimpin oleh pemerintahan sayap kiri mengecam keras.
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengecam tindakan Trump secara keras. Ia menyatakan bahwa pemboman dan penangkapan presiden Venezuela melampaui batas yang tidak dapat diterima. Sikap yang sama disampaikan oleh pemerintahan Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay, yang menolak intervensi militer asing. Sebaliknya, negara-negara seperti Argentina, Peru, dan Ekuador memberikan dukungan kepada AS.
2. China
Kementerian Luar Negeri China menyatakan sangat terkejut dan mengutuk serangan AS ke Venezuela. China menentang tindakan hegemonik AS yang melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela. Mereka mendesak AS untuk mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB dan berhenti melanggar kedaulatan negara lain.
3. Iran
Ayatollah Ali Khamenei dari Iran menyatakan bahwa rakyat harus berdiri teguh melawan musuh yang ingin memaksakan sesuatu pada negara mereka. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengutuk serangan militer AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional.
4. Rusia
Rusia juga mengutuk tindakan agresi AS terhadap Venezuela. Mereka mendorong pencarian jalan keluar melalui dialog dan menegaskan solidaritas dengan rakyat Venezuela. Penangkapan Presiden Venezuela dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak bisa diterima.
5. Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam serangan AS ke Venezuela. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan berbicara dengan Trump untuk mengetahui fakta lengkap tentang apa yang terjadi. Inggris juga menegaskan bahwa mereka menjunjung tinggi hukum internasional.
6. Uni Eropa
Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa Uni Eropa telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan duta besar Uni Eropa di Caracas. Mereka menyerukan pengekangan dan menekankan pentingnya prinsip hukum internasional.
7. Jerman
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan bahwa mereka memantau situasi di Venezuela dengan cermat dan mengikuti laporan dengan penuh keprihatinan. Mereka menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas dan sedang berkoordinasi dengan mitra.
8. Italia
Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan bahwa ia akan memantau situasi di Venezuela dan mengumpulkan informasi tentang warga negaranya yang berada di negara tersebut. Ia juga terus berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
9. Perancis
Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot menyatakan bahwa operasi AS di Venezuela telah merusak hukum internasional. Perancis menegaskan bahwa tidak ada solusi politik yang langgeng yang dapat dipaksakan dari luar dan hanya rakyat yang berdaulat sendiri yang dapat menentukan masa depan mereka.
10. Indonesia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa Indonesia akan memantau perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya. Indonesia juga menyerukan penyelesaian damai melalui dialog dan menghormati hukum internasional serta prinsip-prinsip Piagam PBB.