Erfa Pulsa -, JAKARTA -- Perselisihan antara Iran melawan konsorsium Amerika Serikat (AS) dan Israel yang merupakan episode keempat perang di kawasan Teluk berpotensi menimbulkan dampak domino terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak bahkan dapat menyebar ke pengelolaan anggaran negara karena meningkatnya alokasi dana untuk subsidi energi.
Sebagai informasi, harga minyak mentah global terus mengalami kenaikan meski sedikit, di tengah meningkatnya intensitas konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran serta ancaman penutupan Selat Hormuz.
Dilansir Bloomberg, Selasa (3/3/2026), harga minyakWest Texas Intermediate (WTI) mengalami sedikit perubahan ke posisi di atas US$71 per barel setelah naik lebih dari 6% dalam perdagangan sebelumnya, sementara minyak Brent berakhir di kisaran US$78 per barel.
Di sisi lain, informasi terkini menyebutkan bahwa setidaknya 40 kapal tanker minyak berukuran sangat besar (VLCC), masing-masing membawa sekitar 2 juta barel minyak, saat ini sedang tidak beroperasi di perairan Teluk.
Beberapa pemilik dan kapten kapal mengatakan mereka menunggu kejelasan situasi keamanan sebelum berusaha melewati Selat Hormuz. Perusahaan pelayaran besar juga telah menyarankan kapal-kapal untuk tetap berada di lokasi yang aman.
"Ketidakefisienan diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan terbaru, karena kami memperkirakan para pemilik kapal akan mengambil pendekatan menunggu dan melihat," tulis analis Fearnley Securities Fredrik Dybwad dan Sigurd Gjone Gabrielsen dalam sebuah laporan.
Apa Langkah Pemerintah?
Pemerintah saat ini terus mengawasi perubahan kondisi di kawasan Timur Tengah, sebelum mengambil keputusan mengenai bantuan khusus untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri.
Selain itu, kondisi geopolitik memburuk setelah Israel dan Amerika Serikat (AS) meluncurkan rudal ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu. Ketidakpastian mengenai pasokan energi, pasar keuangan, serta perdagangan ekspor-impor semakin meningkat.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak bermaksud membuat keputusan yang terburu-buru. Oleh karena itu, lanjutnya, belum ada keputusan mengenai stimulus khusus untuk menghadapi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional.
"Geopolitik kita bisa dilihat. Tentu ini adalah perang baru beberapa hari, kita pantau seberapa lama," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pemerintah pernah memberikan berbagai stimulus untuk menjaga kemampuan masyarakat dan produksi perusahaan saat Rusia menyerang Ukraina pada 2022. Airlangga juga mengakui bahwa pemerintah akan belajar dari perang Rusia-Ukraina.
"Antisipasi bergantung pada situasi perang ini, apakah perang seperti di Ukraina yang berlangsung lama atau perang yang singkat," katanya.
Risiko Pengelolaan Fiskal
Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengakui bahwa perkembangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu fokus utama, sebagai upaya untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian dalam negeri.
Tidak heran, Iran menguasai Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur pengangkutan minyak terpenting di dunia. Akibatnya, harga minyak global meningkat secara signifikan. Masalahnya, jika harga minyak global naik maka defisit anggaran negara berpotensi membesar.
Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat bahwa jika Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) meningkat sebesar US$1 per barel, maka defisit anggaran bisa bertambah sebesar Rp6,8 triliun.
Selanjutnya, APBN 2026 memperkirakan harga ICP sebesar US$70 per barel. Di sisi lain, minyak mentah acuan global Brent melonjak tajam sebesar 13% menjadi di atas US$82 per barel pada awal perdagangan Senin (2/3/2026).
Febrio juga menyatakan bahwa otoritas fiskal akan tetap memastikan defisit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. "APBN akan terus diatur dengan hati-hati, termasuk dengan menjaga agar defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," kata Febrio dalam pernyataannya, Senin (2/3/2026).
Selain mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI menilai perang di Wilayah Teluk dapat meningkatkan ketidakstabilan pasar keuangan global serta memberatkan kinerja ekspor nasional melalui penurunan permintaan luar negeri dan kenaikan biaya pengiriman.
Namun, ia mengatakan bahwa dasar ekonomi tetap stabil sehingga dapat menjadi bekal yang baik dalam menghadapi ketidakpastian global.
Fundamental Ekonomi Harus Kuat
Di sisi lain, Lembaga Aksi Strategis dan Ekonomi Indonesia (ISEAI) mengatakan perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran akan berdampak pada harga energi, pasar keuangan, serta perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan fondasi ekonomi cukup kokoh agar tidak terpengaruh oleh konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Ahli ISEAI Ronny P. Sasmita mengatakan, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan gejolak luar biasa yang berdampak pada negara seperti Indonesia. Jika ketegangan mencapai jalur distribusi minyak global seperti Selat Hormuz, harga minyak bisa meningkat drastis.
"Bagi Indonesia yang masih menjadi importir minyak, ini berarti tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, dan kemampuan belanja masyarakat," ujar Ronny kepada Bisnis, dilaporkan pada Senin (2/3/2026).
Dari segi kurs mata uang, ketegangan geopolitik biasanya memicu sikaprisk-off—modal global berkurang dari pasar berkembang, dolar menguat, dan rupiah mengalami tekanan. Penurunan nilai rupiah meningkatkan beban impor, khususnya energi dan bahan baku industri, yang pada akhirnya menekan margin perusahaan dan memperlambat ekspansi, sehingga menghambat pertumbuhan.
Jika perselisihan terus berlangsung dan menyebabkan perlambatan ekonomi secara global, ekspor Indonesia juga berpotensi melambat karena permintaan dari mitra dagang utama mengalami penurunan.
"Kombinasi harga energi yang mahal dan ekspor yang stagnan dapat memengaruhi neraca perdagangan," katanya.
Menurutnya, langkah pencegahan yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia tidak hanya bersifat normatif. Ia menyatakan, pemerintah perlu memperkuat cadangan energi serta mempercepat pengembangan berbagai sumber energi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor minyak bisa berkurang.
Selain itu, kebijakan fiskal perlu bersifat fleksibel agar mampu menjaga kemampuan beli masyarakat tanpa meningkatkan defisit secara tidak bijaksana. Di sisi lain, otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia (BI), harus memastikan stabilitas rupiah serta ekspektasi inflasi secara meyakinkan. "Intinya, Indonesia memang tidak bisa mengontrol konflik di Timur Tengah, tetapi dapat memastikan dasar ekonomi cukup kokoh agar tidak terkena dampak dari api yang berkobar jauh ribuan kilometer dari sini," tegasnya.